• July 13, 2024
Indonesia dan Polandia Melakukan Ikatan Perjanjian MLA

Indonesia dan Polandia Melakukan Ikatan Perjanjian MLA

Pemerintah Indonesia dan Polandia memfinalisasi Perjanjian Bilateral didalam bentuk Bantuan Timbal Balik didalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters disingkat MLA) sebagai prinsip bersama dengan membangun penegakan hukum lintas negara di antara kedua negara.

Finalisasi perjanjian MLA Indonesia-Polandia ini dijalankan di Kementerian Kehakiman Polandia, pada hari Rabu, 12 Juni 2024 lalu. Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar dan Pemerintah Polandia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kehakiman, Krzysztof Smiszek.

Kerja Sama Penegakkan Hukum

“MLA merupakan mekanisme kerjasama internasional yang terlalu mungkin suatu negara meminta dukungan kepada negara lain untuk memperoleh barang bukti didalam rangka menolong sistem penyidikan, penuntutan, dan kontrol di sidang pengadilan cocok bersama dengan keputusan aturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar, Kamis (20/6/2024).

Cahyo yang ditunjuk sebagai pimpinan Delegasi Indonesia ini menjelaskan kedua negara memiliki peran yang kuat di masing–masing kawasan bersama dengan Polandia di Eropa Tengah saat Indonesia juga memiliki peran mutlak di ASEAN.

Terlebih pada th. 2025 Polandia bakal memegang peran yang amat strategis sebagai Presidensi Uni Eropa.

“Secara geo‐ekonomi, letak geografis Polandia yang strategis di jantung Eropa bersama dengan dapat dukungan oleh kuantitas penduduk yang besar, tingkat infrastruktur yang memadai, Polandia merupakan entry point strategis bagi pengembangan ekspor Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur,” ujarnya.

Dia mengutarakan draft perjanjian MLA ini terdiri dari 28 pasal, seperti keinginan dukungan timbal balik didalam masalah pidana bersifat identifikasi / pencarian orang (locating person), pengambilan keterangan saksi, penyampaian surat atau dokumen pengadilan, pelaksaan penggeledahan dan penyitaan bahkan perampasan aset hasil tindak pidana.

Perkuat Hubungan Bilateral

Selain itu, kata Cahyo, finalisasi perjanjian ini telah memberi tambahan sumbangsih strategis didalam memperkuat profil hubungan bilateral kedua belah negara yang telah terkait erat saat ini. Berdasarkan snapshot hubungan bilateral Indonesia Polandia dari Kementerian Luar Negeri, setidaktidaknya terdapat 3 (tiga) nilai strategis hubungan bilateral Indonesia dan Polandia.

Pertama, dari segi people to people contact dimana terdapat 1.394 Warga Negara Indonesia (WNI) di Polandia yang terdiri dari 191 pelajar/mahasiswa, 670 pekerja migran resmi dan 288 pekerja migran profesional yang bekerja di sebagian sektor mutlak di Polandia.

“Bahkan untuk meningkatkan people to people contact, sejak 1987, Pemerintah telah memberi tambahan program beasiswa Darmasiswa kepada lebih kurang 448 mahasiswa Polandia untuk belajar di Indonesia didalam bidang belajar Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada sebagian perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka saat paling lama satu tahun. Terdapat Asosiasi Persahabatan Indonesia-Polandia yang memiliki tujuan untuk memberi tambahan wadah bagi para pecinta budaya Indonesia di Polandia dan penggalangan alumni Darmasiswa yang saat ini berjumlah 250 orang, tersebar di seluruh Polandia,” jelasnya.

Kedua, dari segi perdagangan dan investasi, Polandia adalah tidak benar satu mitra mutlak Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Kerja sama di pada kedua negara telah berkembang disegala bidang, khususnya dibidang investasi disektor yang kritis pada lain pertambangan, kekuatan dan pariwisata bersama dengan nilai meraih USD 1,456 juta. Selama lima th. terakhir (2017-2021), angka perdagangan Indonesia- Polandia mengalami peningkatan sebesar 11.46% bersama dengan peningkatan terbesar berlangsung pada th. 2021.

Terakhir, dari segi kepariwisataan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan kuantitas kunjungan wisatawan Polandia ke Indonesia paska era restriksi perjalanan internasional di era Covid 19, yaitu 752 kunjungan di th. 2021, 18.401 kunjungan di th. 2022 dan secara berarti naik di angka 41.998 kunjungan di th. 2023.

“Dari segi kerjasama di bidang penegakan hukum, Polandia merupakan negara bagian Uni Eropa pertama yang dapat punyai perjanjian MLA dengan Indonesia. Hal ini menjadi penting sebagai pintu masuk Indonesia untuk melaksanakan kerja sama penegakan hukum dengan negara – negara bagian Uni Eropa lainnya. Permintaan MLA dari Polandia kepada Indonesia sejak th. 2013 mencapai 54 permintaan. Dari sejumlah permohonan MLA tersebut, lebih dari satu besar berkenaan dengan tindak pidana penipuan dan siber. Tingginya tingkat pidana siber di Polandia, lebih dari satu besar berasal dari Bulgaria. Sebagaimana diketahui, Bulgaria merupakan tidak benar satu negara asal tindak pidana siber,” mengerti Cahyo.

Untuk diketahui, Indonesia dan Polandia udah melaksanakan percakapan kerjasama bilateral MLA sejak th. 2018 lalu, dan baru mencapai kesepakatan pada bulan Juni 2024. Perjanjian MLA ini dapat ditandatangain oleh ke dua menteri hukum dari ke dua negara yang dapat dilakukan pada akhir th. 2024.