• July 13, 2024

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Caleg Gerindra Ngaku Lupa Kejadian ke Hakim MK

Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Suhartoyo mencecar saksi dari partai Gerindra di sidang sengketa Pileg 2024, Senin (27/5). Diketahui, saksi dihadirkan dalam agenda pembuktian dari calon member DPRD dari Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3.

Mulanya, saksi yang bernama Juman hal yang slot deposit qris 5000 demikian dikasih mandat oleh Partai Gerindra untuk mengawal jalannya pencoblosan di TPS 16 Kampung Cilemat, Desa Mentengsari, Cianjur, Jawa Barat. Dia mengaku, mendapatkan lembaran

fotokopi formulir C1 pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten.

Namun, dalam formulir itu tercatat hanya dua caleg yang mendapat suara, ialah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aziz Muslim dan dari caleg dari Partai Gerindra Gugun Gunawan. Mendengar hal itu, Hakim Suhartoyo kebingungan sebab jumlahnya bisa sama.

“Ingat (jumlah suara Aziz Muslim) tak, Pak?” tanya Suhartoyo.

“30, jikalau tak salah,” jawab Juman.

“Jikalau Gugun?” tanya Suhartoyo.

“30,” ucap Juman.

“(Bunyi Aziz dan Gugun) 30, 30?” tanya Suhartoyo lagi.

“Iya,” kata Juman.

Dia malahan kembali mengonfirmasi terhadap Juman, apakah benar suara kedua caleg hal yang demikian imbang dengan menanyakan sempurna pemilih di TPS hal yang demikian. Namun saksi mengaku lupa.

“Memang berapa (pemilih) yang hadir di situ? Saudara jadi saksi kan?” tanya Suhartoyo.

“Saya lupa lagi, Pak,” jawab Juman.

Naik
Hakim Suhartoyo malahan berang. Dia menegaskan semestinya saksi dihadirkan sanggup memberi keterangan cocok dengan apa yang didalilkan oleh pemohon.

“Saudara-saudara itu dihadirkan untuk menjelaskan kejadian di lapangan sana. Segala yang didalilkan atau dikatakan oleh pemohon, bapak-ibu itu yang bisa menguatkan alasannya. Jikalau sebagai saksi lupa, bagaimana nanti bisa menjelaskan problem yang sebetulnya di lapangan?,” wanti Suhartoyo menandasi.

Sebagai informasi, perkara sengketa Pileg ini dimohonkan oleh Caleg Partai Gerindra bernama Hendry Juanda. Perkara tercatat dengan nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.